Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 54 dari 227 · 2.715 artikel
Perburuhan
Bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku, Pemerintah Harus Batalkan Surat Edaran Menaker tentang Tunjangan Hari Raya (THR)
LBH Jakarta mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 6 Mei 2020. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku. Secara hukum perundang-undangan, Surat Edaran tidak
9 Mei 2020
Covid-19
Diskusi Diponegoro: Fenomena KDRT terhadap Perempuan selama Covid-19
LBH Jakarta Kembali menggelar Diskusi Diponegoro melalui Zoom Webinar dengan tema Fenomena KDRT terhadap Perempuan selama Covid-19 bersama MAJU, TAF dan USAID (22/04). Diskusi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengungkap penyebab perempuan lebih rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama Covid-19. Diskusi ini dimoderatori oleh Oky Wiratama (Pengacara Publik LBH Jakarta) dengan menghadirkan Siti Aminah
7 Mei 2020
Covid-19
Warga Khawatir Layanan Kesehatan Tidak Mampu Menampung Korban COVID-19
Siaran Pers Bersama Pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai ketidakmampuan fasilitas kesehatan menampung dan melayani pasien. Hasil studi yang dilakukan oleh Amrta Institute, Lokataru Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies dan Urban Poor Consortium mengungkapkan bahwa 88,4 % responden khawatir layanan kesehatan tidak mampu menampung warga yang sakit. Kekhawatiran
4 Mei 2020
Covid-19
Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Perhatikan Pemenuhan Tempat Tinggal Alternatif Sementara Bagi Warga Tunawisma Di Situasi Wabah Pandemi COVID-19
Merespon banyaknya warga yang terancam tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma akibat mengalami krisis pendapatan ekonomi selama wabah pandemi COVID-19, LBH Jakarta mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Jabodetabek untuk menyiapkan tempat tinggal alternatif sementara bagi seluruh tunawisma yang ada di wilayahnya. Selain beresiko terhadap keamanan dan kenyamanan diri warga tunawisma, ketiadaan tempat
4 Mei 2020
Advokasi Kasus
Sidang CLS Polusi Udara Jakarta Kembali Dilanjutkan dengan Agenda Pemeriksaan Ahli
Di tengah situasi Pandemi Covid-19, Sidang Citizen Lawsuit terkait buruknya kualitas udara di Jakarta tetap dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (21/04). Agenda sidang CLS ini memasuki agenda pemeriksaan ahli. Pada persidangan ini, penggugat menghadirkan Sony Maulana Sikumbang, S.H, M.H., sebagai ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia. Pada sidang yang dilaksanakan secara online dengan mekanisme
4 Mei 2020
Advokasi Kebijakan
Menolak ditumbalkan Untuk Kepentingan Pemodal Warga Gugat Keputusan Presiden Bahas RUU Omnibus Law Cilaka Bersama DPR
Pers Rilis Tim Advokasi Untuk Demokrasi Kamis, 30 April 2020. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) daftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden untuk Pembahasan RUU Omnibus Law bersama DPR melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan ini dilayangkan
3 Mei 2020
Advokasi Internasional
Singapore: Drop investigations against Public Interest Lawyer Ravi Madasamy
Urgent Appeal The Southeast Asian Public Interest Lawyers (SEAPIL) condemns the harassment of public interest lawyer Ravi Madasamy, and urges Singapore authorities to drop investigations against Mr. Madasamy under the Administration of Justice (Protection) Act (AJPA). SEAPIL also appeals to the High Court of the Republic of Singapore to make an ex parte order
1 Mei 2020
Covid-19
Penanganan Wabah Pandemi Virus COVID-19 dan Penerapan PSBB di Jabodetabek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga
Siaran Pers Pada hari selasa (28/04) LBH Jakarta meluncurkan Kertas Posisi terkait penanganan wabah pandemi virus COVID-19 dan penerapan PSBB di Jabodetabek yang mana kebijakannya harus memperhatikan hak asasi manusia dan pemenuhan hak warga. Kertas Posisi ini diluncurkan sebagai bagian dari respon dan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
28 April 2020
Covid-19
Catatan Kritis LBH Jakarta: Penanganan Wabah Pandemi Virus COVID-19 dan Penerapan PSBB di Jabodetabek
Salah satu yang menjadi sorotan dalam kertas posisi ini adalah tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana pemerintah nampaknya enggan menerapkan kebijakan kekarantinaan secara keseluruhan. Pemerintah hanya menerapkan PSBB yang notabenenya hanya ingin membatasi aktivitas-kegiatan warga, namun tidak ingin benar-benar bertanggung jawab memenuhi hak dasar warga
28 April 2020
Omnibus Law
Teror kepada Rakyat Harus Dihentikan, Segera!
Siaran Pers Fraksi Rakyat Indonesia/FRI 26 April 2020 Teror kepada Rakyat Harus Dihentikan, Segera! FRI: 4 Pola Digunakan untuk Berangus Suara Kritis JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) melihat kemunduran Demokrasi semakin parah. Setidaknya sejak Februari 2020 teridentifikasi beberapa pola untuk memberangus suara kritis, baik yang dialamatkan kepada RUU
27 April 2020
Advokasi Kebijakan
Ringkasan Eksekutif Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja
1. Pengantar Obsesi Presiden Joko Widodo dipenghujung tahun 2019 yang menyatakan hendak mempercepat perputaran arus modal investasi, sepantasnya membuat masyarakat sipil khawatir dengan nasibnya. Dengan memboyong draf RUU Cipta Kerja ke DPR, Pemerintah sedang mengingkari amanat konstitusi yang dipikul. Sebab, substansi yang dikandung dalam RUU Cipta Kerja sangat jauh arang dari api. Untuk merealisasikan iklim
25 April 2020
Advokasi Kebijakan
[Siaran Pers] Peluncuran Kertas Kebijakan LBH Jakarta tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi narasi Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan adalah ilusi dari perampasan ruang hidup masyarakat dan nyatanya mengorbankan hak-hak pekerja. LBH Jakarta dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena tujuannya bukan untuk pemajuan hak asasi manusia melainkan demi memanjakan pemodal dengan memangkas hak-hak rakyat. Pada perkembangannya, Presiden dan DPR menyatakan
25 April 2020