Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 59 dari 227 · 2.715 artikel
Pengorganisasian
Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Kalabahu 41
Halo kawans! Seperti yang kalian ketahui, demokrasi Indonesia akhir-akhir ini dibungkam oleh kelompok elite yang hinggap pada tubuh kekuasaan. Dari serangkaian fenomena terakhir, para elite ini semakin gak tahu malu dalam menunjukan otak liciknya. Kecenderungan ini membuat Hak Asasi Manusia (HAM) kita sangat rentan dilanggar. Tapi, nyatanya negara justru malah tutup mata. Amanat reformasi yang
29 Januari 2020
Advokasi Kasus
Saksi Fakta Sebut Penangkapan Sultan Farel Dilakukan secara Sewenang-wenang
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang korban penangkapan sewenang-wenang saat aksi Reformasi Dikorupsi atas nama Sultan Farel Farizki (19) dengan 14 (empat belas) orang terdakwa lainnya (23/01). Agenda persidangan memasuki pemeriksaan saksi meringankan yang diajukan oleh para kuasa hukum dari masing-masing terdakwa. LBH Jakarta selaku kuasa Hukum Sultan Farel menghadirkan 3
27 Januari 2020
Advokasi Kasus
Menkumham RI Yasonna Laoly Ciderai Prinsip Netralitas Pejabat Publik dalam Persoalan Pemberantasan Korupsi
Siaran Pers Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa Harun Masiku ada di luar negeri, dan kemudian mengakui bahwa Harun Masiku ada di Indonesia, mengundang sejumlah kecurigaan publik. Faktanya, berdasarkan catatan terakhir pihak instansi keimigrasian, diketahui bahwa Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020 atau sehari sebelum OTT
27 Januari 2020
Advokasi Kasus
LBH Jakarta dan Najwa Shihab Daftarkan Ucok dan Fatah Sekolah
Tampak kebahagiaan menyelimuti wajah Ucok dan Fatah. Keduanya akhirnya bisa melanjutkan sekolah setelah sebelumnya terputus karena menjadi korban salah tangkap atas tuduhan pembunuhan di Cipulir, Jakarta Selatan pada 2013 silam. Mereka kembali sekolah melalui Program Bimbingan Belajar Paket A, B, dan C di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Edukasi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan setelah mendapatkan
21 Januari 2020
Advokasi Kasus
Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Dapat Beasiswa Pendidikan
Mimpi Ucok dan Fatah untuk melanjutkan sekolah kian semakin dekat setelah keduanya mendapatkan beasiswa pendidikan untuk Program Bimbingan Belajar Paket A, B, dan C. Beasiswa pendidikan yang mereka dapatkan berasal dari dukungan publik yang sebelumnya digagas oleh LBH Jakarta, Najwa Shibab (Founder Narasi TV) dan Grevilma Kurniati Pertiwi (Founder Dobri Narod Indonesia) di laman kitabisa.com
21 Januari 2020
Advokasi Kebijakan
Omnimbus Law: Peraturan yang Menindas Warga Negara?
Minggu (19/01) diskusi bertema ‘Omnimbus Law, untuk Siapa?’ diselenggarakan di LBH Jakarta. Diskusi ini diisi oleh pembicara Arif Maulana (LBH Jakarta), Merah Johansyah (JATAM), Ellena Ekarahendy (SINDIKASI), Mutiara Ika Pratiwi (Perempuan Mahardika), dan Fajar Adi Nugroho (BEM UI). Kelima pembicara ini dimoderatori oleh Bire dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Kelima narasumber mengkritisi Omnimbus
21 Januari 2020
Advokasi Kasus
Hakim Kembali Tunda Sidang 6 Aktivis Papua karena Pakaian Adat
Senin (13/01), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang kasus 6 (enam) aktivis Papua karena para aktivis menggunakan Koteka, pakaian adat Papua. Sidang yang sedianya beragendakan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terpaksa ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada Senin, 20 Januari 2020. Karena ketidakhadiran penuntut umum sejak pagi,
20 Januari 2020
Advokasi Kebijakan
Pelibatan Polri-Bin-Tni-Kejaksaan dalam Percepatan Omnibus Law Ruu Cipta Lapangan Kerja Inkonstitusional, Mengingkari Komitmen Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi
Banyaknya penolakan dan respon negatif dari masyarakat Indonesia atas rencana diundangkannya RUU (Rancangan Undang-undang) Cipta Lapangan Kerja lewat pendekatan Omnibus Law, membuat Presiden RI Joko Widodo mengambil respon reaksioner terhadap situasi ini. Sebagaimana disebut-sebut dalam beberapa pemberitaan media beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo justru menginstruksikan kepada jajaran aparat Polri, BIN (Badan Intelejen Nasional),
20 Januari 2020
Advokasi Kasus
Sultan Farel Farizki Korban Penangkapan Sewenang-wenang
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar persidangan Sultan Farel Farizki (19) dengan dengan empat belas orang lainnya yang merupakan korban salah tangkap saat aksi Reformasi Dikorupsi pada Kamis (10/01) lalu. Perkara dengan No. 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst mendudukan Sultan pada persidangan. Ia ditangkap pada 25 September 2019 pukul 02.00 WIB bersama kelima temannya dan dibawa ke
13 Januari 2020
Siaran Pers
POS PENGADUAN SECARA ONLINE UNTUK MEMPERMUDAH KORBAN MENGADU
Usai mengumumkan pembukaan Posko Bantuan Hukum Korban Banjir se-Jabodetabek melalui mekanime pengaduan secara langsung di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tanggal 6 Januari 2020 lalu, untuk mempermudah dan memperluas akses para korban banjir yang jumlahnya dapat mencapai ribuan jiwa kini LBH Jakarta berinisiatif untuk membuka pengaduan melalui mekanime online. Sebagaimana yang telah kita
13 Januari 2020
Publikasi
FORMULIR PENGADUAN KORBAN BANJIR JABODETABEK
>> [dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]FORMULIR PENGADUAN KORBAN BANJIR[/dt_highlight] << Catatan : Seluruh proses keikutsertaan Anda dalam advokasi bencana banjir JABODETABEK tidak akan dikenakan biaya apapun; Tim LBH Jakarta akan menghubungi Anda segera setelah pengisian formulir pengaduan selesai dilakukan; Tim LBH Jakarta menjamin kerahasiaan seluruh data pribadi Anda sebagaimana tersebut di atas;
9 Januari 2020
Advokasi Kebijakan
RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka): Banjir Investasi, Tenggelamkan Kesejahteraan Buruh
Rilis Gerakan Buruh Bersama Rakyat Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia ingin dijadikan rumah yang semakin ramah bagi investor. Demi investasi, pemerintah merancang setidaknya tiga payung hukum yaitu RUU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan menghapus hambatan masuknya investasi. Namun RUU Cilaka ternyata juga bermaksud memperluas sistem tenaga
9 Januari 2020