Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 60 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
PERNYATAAN BERSAMA JARINGAN PEMBELA HAK KONSTITUSIONAL: Atas Penangkapan Sudarto oleh Polda Sumatera Barat
Pada Selasa, 7 Januari 2020 kemarin Polda Sumatera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Sudarto, seorang aktivis kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Sumatra Barat. Menurut Polda, penangkapan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana kejahatan dunia maya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan
9 Januari 2020
Siaran Pers
PEMERINTAH HARUS SEGERA PULIHKAN HAK KORBAN BANJIR!
LBH Jakarta Membuka Posko Bantuan Hukum Korban Banjir Jabodetabek Banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 1-3 Januari 2019 terjadi di 182 titik. Dampak bencana banjir tahun ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bencana banjir besar sebelumnya. Akibat bencana banjir tersebut, perhitungan sementara 53 orang meninggal dunia karena tenggelam, tersetrum, tertimpa tanah
6 Januari 2020
Siaran Pers
Bencana Banjir Jabodetabek: Perlu Langkah Tepat dan Konkrit Disertai Kesadaran Krisis Iklim
Koalisi Masyarakat Sipil (LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center for Urban Studies) menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana banjir yang terjadi di Jabodetabek pada 1-3 Januari 2020 tempo hari dan menghimbau agar pemerintah lintas provinsi dan pemerintah pusat lebih serius mengatasi banjir di Ibukota negara beserta daerah sekelilingnya yang dilalui 13 sungai
6 Januari 2020
Advokasi Kasus
Sidang Keenam Aktivis Papua Tertunda karena Jaksa Tak Serahkan Berkas Perkara
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang untuk kasus yang menjerat enam aktivis Papua dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum pada Senin (16/12). Keenam aktivis Papua tersebut, yaitu Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere. Mereka didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 106 KUHP tentang Makar. Mereka
3 Januari 2020
Publikasi
Reformasi Dikorupsi Demokrasi Direpresi
Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2019 Harapan begitu tinggi ketika Jokowi terpilih sebagai presiden 2014-2019. Sosok pemimpin sipil dengan visi nawacita yang menjadi janji kampanyenya membuat banyak orang terbuai. Di bawah kepemimpinannya, konsolidasi demokrasi pasca Reformasi diharapkan semakin solid. Besarnya dukungan yang diberikan membuatnya menang dari Prabowo Subianto, seorang Jenderal Orde Baru yang dianggap sebagai
7 Desember 2019
Publikasi
Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2019
Setelah melalui serangkaian proses seleksi calon Pengabdi Bantuan Hukum, Pengacara Publik LBH Jakarta 2019 dengan tahapan: yaitu [1] Seleksi administrasi, [2] Investigasi, [3] Ujian Tulis selama 3 hari, dengan 8 Materi, yang melibatkan 8 Pembuat soal dari para Pakar/Praktisi Hukum/HAM di luar dan di dalam LBH Jakarta, [3] Psikotes, [4] Wawancara oleh Pimpinan LBH Jakarta
5 Desember 2019
Advokasi Kebijakan
Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN Bertentangan dengan Konstitusi
Siaran Pers Bersama YLBHI, Paritas Institute, HRWG, LBH Jakarta, PUSAD Paramadina dan beberapa individu diantaranya Zainal Abidin Badir, Siti Aminah memandang, “Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN ini akan sangat berdampak dan berbahaya, ini berpotensi kuat melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi aparat sipil negara dan pekerja yang bekerja di sektor pemerintah, termasuk
29 November 2019
Advokasi Kebijakan
Proses Seleksi Cpns 2019 Tidak Boleh Diskriminatif!
Berbagai kementerian, instansi, dan lembaga negara telah membuka lowongan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan mengumumkan persyaratan pelamar CPNS. Di antara sekian lembaga tersebut, beberapa lembaga dan kementerian menerbitkan informasi persyaratan pelamar CPNS yang sifatnya justru diskriminatif dan tidak sensitif terhadap kelompok minoritas rentan di Indonesia. Pada persyaratan CPNS Kejaksaan RI misalnya, syarat yang diskriminatif
26 November 2019
Advokasi Kasus
Pemerintah Kota Tangerang Diduga Melakukan Penggusuran Secara Paksa terhadap Warga Batu Ceper
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap kasus penggusuran paksa yang terjadi di Batuceper, Batu Jaya Tangerang pada 03 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Walikota, Camat, Kepala Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, dan Danramil serta Kapolsek Batu Ceper terhadap rumah milik Muhidin, Atikah, Sopiah dan Zulaeha memasuki babak akhir. Pada 11 November 2019
25 November 2019
Advokasi Kasus
Suciwati Adukan Presiden RI ke Ombudsman RI
Suciwati, istri dari mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib resmi mengadukan Presiden Republik Indonesia ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir (6/11). Dalam pelaporannya Suciwati didampingi oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Imparsial dan Amnesty Internasional Indonesia. Suciwati dalam kesempatan Pers Conference yang diadakan di Ombudsman RI menyampaikan
11 November 2019
Advokasi Kasus
Usia Tidak Menyurutkan Perjuangan Zulkarnaen Berjuang Mendapatkan Keadilan
Zulkarnaen, seorang kakek berusia 75 tahun diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/10). Majelis Hakim menyatakan Zulkarnaen melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Zulkarnaen dilaporkan oleh Julda dan Elda selaku ahli waris karena memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Atas laporan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara
11 November 2019
Peradilan yang Adil
Hentikan Fitnah terhadap Novel, Ungkap Segera Penyerangnya
Siaran Pers Tim Advokasi Novel Baswedan Penyidik KPK Novel Baswedan kembali menjadi korban. Pada tanggal 6 November 2019 seorang Politisi PDIP bernama Dewi Tanjung melaporkan Novel ke Bareskrim dengan tuduhan dugaan rekayasa kasus penyerangan dengan air keras ke Novel Baswedan. Akibat polisi tidak kunjung menyelesaikan (undue delay) pengusutan kasus penyerangan dengan air keras ke Novel
11 November 2019