Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 62 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kasus
Komnas HAM Fasilitasi Mediasi Warga Kebun Sayur dan PPD
Berlarutnya upaya penyelesaian konflik tanah, berdampak pada akses pemenuhan hak-hak lainnya oleh masyarakat. Senin (30/9) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) kembali memfasilitasi mediasi antara warga Kebun Sayur Ciracas dengan pihak Perum Pengangkutan Djakarta (PPD), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga Badan Pertanahan Nasional di Gedung Komnas HAM RI. Sebelumnya, warga telah berulang
10 Oktober 2019
Advokasi Kasus
Memenjarakan Kemuliaan, Menguburkan Kemanusiaan: Refleksi Persidangan Kasus Kriminalisasi Terhadap 29 Karyawan Sarinah
Oleh: Auditya Saputra* Pengantar Perjalanan panjang proses persidangan 29 karyawan Sarinah yang menjadi korban kriminalisasi pada aksi 21-22 Mei telah mencapai babak akhir. Hari Kamis, 19 September 2019, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara No. 844/Pid.B/2019/PN. Jak-Pus, yang terdiri dari Wadji Pramono, S.H., M.H., Taryawan Setiawan, S.H., M.H., Yuzaida S.H., M.H., resmi menjatuhkan vonis
1 Oktober 2019
Advokasi Kasus
15 tahun berlalu, Kasus Munir Mengalami Kemandekan
15 tahun sudah kasus tragedi dibunuhnya Munir. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyelenggarakan diskusi publik yang mengusung judul “Kasus Munir: ‘Menggugat’ Sikap Pemerintahan Jokowi”. Diskusi tersebut diselenggarakan pada 23 September 2019 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Narasumber diskusi tersebut yaitu Ninik Rahayu sebagai wakil ketua Ombudsman RI, Usman Hamid mantan Tim Pencari Fakta
28 September 2019
Opini
Mewaspadai Lahirnya Ketidakpastian Hukum Pidana Dalam RUU KUHP
Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Pengacara Publik LBH Jakarta Dalam Negara Hukum Modern, setiap perbuatan warga negara dan pejabat negara dibatasi oleh hukum secara jelas. Namun apa jadinya bila Negara Hukum hari ini hendak dibawa untuk melampaui dan mengaburkan batas-batas kepastian hukum atas nama pluralisme hukum, relativisme hukum, hukum adat, hingga moral dan nilai-nilai yang
23 September 2019
Advokasi Kasus
Tidak Pernah Hadir, Majelis Hakim Gugatan Polusi Udara Jakarta Putuskan TInggalkan Gubernur Banten
Sidang ketiga Citizen Law Suit Gugatan Polusi Udara Jakarta kembali disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (12/09). Sidang kali ini dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berkas tergugat dan juga masuknya penggugat intervensi. Pada akhirnya siding kali ini mesti kembali ditunda karena hingga sidang ketiga Gubernur Provinsi Banten tidak juga hadir. Forum Warga Ibu Kota Jakarta (Fakta) masuk
23 September 2019
Siaran Pers
Pelemahan KPK: Demokrasi di Ujung Tanduk
Pernyataan Sikap 16 LBH-YBHI Belum usai persoalan seleksi Calon Pimpinan KPK, muncul agenda janggal revisi Undang Undang KPK yang digulirkan DPR dengan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang undangan. Revisi ini diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB. Harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk menolak Capim KPK bermasalah dan
12 September 2019
Advokasi Kebijakan
Diskusi Diponegoro CLS Polusi Udara
LBH Jakarta bersama Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota) menyelenggarakan Diskusi Diponegoro dengan tema Citizen Lawsuit Polusi Udara, di ruang terbuka Rooftop Gedung LBH Jakarta, Rabu (28/08). Diskusi ini di gelar untuk menyikapi Gugatan CLS Polusi Udara Jakarta dan penyadaran publik akan hak udara bersih. Diskusi publik ini dipandu oleh Bella seorang pemerhati lingkungan
11 September 2019
Advokasi Kasus
Aksi Solidaritas : “Kepada Presiden Jokowi, Coret Capim KPK yang Bermasalah”
Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019, Wadah Pegawai KPK bersama masyarakat dari berbagai latar belakang menggelar aksi solidaritas di Lobby Gedung KPK. Aksi damai ini mengusung tema Geruduk KPK (Gerakan Rakyat untuk Dukung KPK) Cicak vs Buaya 4.0! Aksi ini digelar untuk menyikapi pelemahan KPK melalui diluluskannya calon pimpinan (capim) KPK yang bermasalah oleh Panitia Seleksi
10 September 2019
Advokasi Kasus
Sidang Lanjutan Kasus Sekuriti Sarinah, Ahli Pidana Bantah Dakwaan Jaksa
Sidang lanjutan perkara pidana No. 844/Pid/2019/PN.Jak-Pus terhadap 29 terdakwa karyawan Sarinah yang diduga terlibat kerusuhan 21-22 Mei kembali digelar, Selasa, (03/09) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi yang meringankan (a de charge) dan keterangan ahli. Penasihat hukum terdakwa menghadirkan Saksi Bimo Wiwoho, seorang jurnalis dan Dr. Achmad Sofian, S.H.,
10 September 2019
Advokasi Kebijakan
Sidang Gugatan TUN Tim Asistensi Menkopolhukam Kembali Ditunda
Pemeriksaan Persiapan Gugatan dengan Nomor Perkara: 162/G/2019/PTUN-JKT terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam (Kepmenkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum) tanggal 8 Mei 2019 kembali dilanjutkan PTUN Jakarta (04/09). Sidang kali ini memasuki agenda pemeriksaan, Majelis Hakim mengonfirmasi kembali pada tergugat apabila ada perubahan atas
9 September 2019
Advokasi Kasus
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tolak Eksepsi Korban Salah Tangkap Peristiwa 21-22 Mei
Sidang Kasus 21-22 dalam perkara pidana No. 1274/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt di Pengadilan (PN) Jakarta Barat pada Selasa (03/09) dilanjutkan dengan agenda putusan sela. Dalam perkara ini, tiga orang terdakwa didakwa dengan dakwaan yang sama, di antaranya Agus Maenaki, Febri Mujib Kulyubi, dan Mochamad Aminudin. Hanya ada satu terdakwa yang mengajukan eksepsi yaitu Agus Maenaki yang didampingi
9 September 2019
Advokasi Kasus
Warga Kampung Poncol Jakasetia Bekasi Laporkan Aparat Pemprov Bekasi ke Polda Metro Jaya
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk penggusuran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terhadap warga yang tinggal di Kampung Poncol Bulak, Jakasetia, Bekasi Selatan. Atas tindakan tersebut warga dengan didampingi LBH Jakarta telah melaporkan aparat Pemerintah Kota Bekasi yang melakukan tindakan tersebut ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada dini hari (3/9)
5 September 2019