Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 63 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kasus
Saksi Ahli Kuatkan Posisi Zulkarnaen, Manula yang Dituduh Melakukan Penyerobotan Lahan
Sidang Kasus yang dijalani Zulkarnaen, seorang manula yang dituduh menyerobot lahan rumahnya sendiri dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (27/08) dengan agenda Pemeriksaan Ahli. Ahali yang dihadirkan kuasa hukum Zulkarnaen Dr. Ahmad Sofian, S.H. M.A, ahli hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP
3 September 2019
Advokasi Kasus
Rumah telah Diberikan, Seorang Manula Dituduh Menyerobot Lahan
Sidang tuntutan penyerobotan tanah yang didakwakan kepada Zulkarnaen, kakek tua yang dituduh merampas menyerobot lahan di rumahnya sendiri, dilanjutkan (21/08) dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada tiga saksi yang dihadirkan dalam perkara No. 544/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, yaitu Munali, Wilson, dan Dirman. Untuk Munali dan Wilson diambil kesaksiannya, sedangkan
3 September 2019
Siaran Pers
Pelolosan Calon Pimpinan KPK Bermasalah akan Lemahkan KPK
OBH Sejabodetabek Menolak Pelemahan KPK Melalui Pelolosan Calon Pimpinan KPK Bermasalah Jaringan Organisasi Bantuan Hukum Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (OBH Sejabodetabek) menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara memasukkan figur-figur yang bermasalah baik secara hukum maupun etik untuk duduk menjadi Pimpinan KPK periode 2019-2023. OBH Sejabodetabek menilai bahwa KPK harus terus menerus dikuatkan,
2 September 2019
Advokasi Kasus
Sidang Kasus 21-22 Mei, Hanya Satu Terdakwa yang Mengajukan Eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Sidang Kasus 21-22 dalam perkara pidana No. 1274/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt di Pengadilan Jakarta Barat pada Selasa (20/08) dilanjutkan dengan agenda pembacaan Eksepsi (Keberatan). Ada tiga terdakwa yang dituntut dalam dakwaan ini, yaitu Agus Maenaki, Febri Mujib Kulyubi, dan Mochammad Aminudin. Sebelumnya (13/08), Jaksa Penuntut Umum, Edwin I. Beslar telah membacakan tuntu tannya pada sidang pertama. Ada
29 Agustus 2019
Advokasi Kebijakan
Kemenkopolhukam Mangkir pada Sidang Perdana Gugatan terhadap Tim Asistensi Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) mangkir di Pemeriksaan Persiapan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam (Kepmenkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum). Sesuai yang terjadwal, Pemeriksaan Persiapan Gugatan dengan Nomor Perkara: 162/G/2019/PTUN-JKT
29 Agustus 2019
Advokasi Kasus
Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia Mengecam Keras Tindakan Tidak Manusiawi kepada Mahasiswa Papua di Surabaya
Siaran Pers Bersama Jaringan Masyarakat Sipil Kami yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil mengecam tindakan aparat yang sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus 2019. Kepolisian bahkan gagal memberikan pengamanan kepada mahasiswa Papua yang terdesak di asrama sejak 16 Agustus dan membiarkan ujaran kebencian, kesewenang-wenangan, serta tindakan tidak
20 Agustus 2019
Advokasi Kasus
Sidang Perdana Kasus 21-22 Mei 2019 Menodai Marwah Peradilan
LBH Jakarta mengecam tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyelenggarakan sidang perdana rusuh 21-22 Mei 2019 secara sewenang-wenang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memindahkan ruang sidang tanpa memberitahukan kepada LBH Jakarta selaku kuasa hukum, sedangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menolak memberikan surat dakwaan dan berkas perkara kepada LBH Jakarta selaku kuasa
19 Agustus 2019
Advokasi Kebijakan
RKUHP Melanggengkan Intoleransi dan Merusak Kerukunan Antar Umat Beragama
Pada Rabu lalu (14/8), Pemerintah Indonesia melalui Tim Perumus RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa pihaknya berharap RKUHP dapat disahkan pada September 2019. Atas pernyataan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menilai bahwa RKUHP Masih Bermasalah, baik dari segi substansi ide norma maupun redaksi norma, terkhusus dalam pasal-pasal pidana terkait keagamaan. Oleh
19 Agustus 2019
Opini
Paralegal Dipusaran Program
Oleh: Andi Komara Pengacara Publik LBH Jakarta Akses terhadap keadilan saat ini menjadi isu hangat dikalangan organisasi masyarakat sipil tak terkecuali organisasi bantuan hukum. Bagaimana tidak; program SDG’s memasukan akses terhadap keadilan sebagai poin yang harus dicapai suatu negara pada 2030 nanti SDG’s selesai. Indonesia pun tak luput ikut serta, melalui Bappenas sejak 2009 Indonesia
5 Agustus 2019
Advokasi Kebijakan
LBH Jakarta Mendesak Pemerintah untuk Membatalkan MoU dengan Lembaga-lembaga Pihak Ketiga Terkait Data Pribadi
Siaran Pers Nomor: 485/RILIS-LBH/VII/2019 LBH Jakarta Desak Pemerintah untuk Membatalkan MoU dan Menghentikan Pemberian Data Perseorangan Kependudukan kepada Lembaga-lembaga Pihak Ketiga Tanpa Izin Pemilik Data yang Berpotensi Merugikan Warga Negara Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada (22/7) menyatakan, pihaknya telah memberikan data kependudukan dan e-KTP penduduk Indonesia yang terekam oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan
2 Agustus 2019
Advokasi Kebijakan
Sidang Perdana Gugatan Warga Negara atas Buruknya Kualitas Udara di Jakarta
Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota), gabungan individu maupun organisasi yang gigih memperjuangkan atas udara yang bersih menghadiri sidang perdana gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas buruknya kualitas udara Jakarta hari ini (1/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui sidang perdana dan gugatan ini, Koalisi Ibukota menuntut agar para tergugat[1] melakukan serangkaian kebijakan untuk
2 Agustus 2019
Advokasi Kebijakan
Pansel KPK: Tertutup dan Bermasalah
Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil 104 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) telah diumumkan lulus ujian kompetensi. Pengumuman itu menarik dicermati karena memperlihatkan Pemerintahan Joko Widodo dan Panitia Seleksi Capim KPK tertutup dan tidak bersungguh-sungguh menyeleksi figur-figur terbaik untuk memimpin lembaga anti rasuah di masa depan. Sedari awal pembentukannya, Pansel telah dicurigai bermasalah
29 Juli 2019